Budaya Politik – Politik Budaya (Filisofis, Sosiologis dan Empiris)
Rp 215.000
Ukuran: 15 x 23 cm
Kertas Isi: HVS 70 gr color/bw
Jumlah: viii + 244 hlm
Sampul: ArtPaper/Kinstruk 230 gr
Tahun: 2024
Kertas Isi: HVS 70 gr color/bw
Jumlah: viii + 244 hlm
Sampul: ArtPaper/Kinstruk 230 gr
Tahun: 2024
Budaya Politik – Politik Budaya sebagai judul Buku, dimaksudkan untuk menyajikan pembahasan tentang demokratisasi yang terjadi sejak proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesungguhnya merupakan penyatuan wilayah, masyarakat dan pemerintahan kerajaan. Seperti apa Budaya Politik yang tumbuh berkembang mulai dari gerakan kesadaran berbangsa diawali dari tanggal 20 Mei 1908 yang dikenal dengan Kebangkitan Bangsa, kemudian mulai mengkristal tekad untuk mewujudkan suatu negara baru – negara nusantara, dibuktikan melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Mencapai puncaknya saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 dan dilanjutkan pengesahan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 agustus 1945.
Pembahasan buku ini memang akan terasa luas cakupannya, sebab sekaligus akan sampai pada kondisi Pemilu, Pilpres dan Pilkada tahun 2024 ( Persiapannya sebab buku ini terbit Mei, 2024), yang dinilai sangat kental dengan demokrasi liberal yang diperankan oleh Klan Elit Politik Baru. Tim penyusun sepakat bahwa, sesungguhnya setelah disahkannya UUD 1945 sebagai konstitusi strategis negara, maka sistem kerajaan berakhir seiring dengan habisnya peran kepemimpinan politik dinasti. Bahwa, tidak bisa dipungkiri adanya elit politik yang masih terus menerus bertekad mempertahkan sistim kepemimpinan dinasti yang oleh Tim penyusun menyebutnya sistem klan.
Semoga saja, kami sebagai penyusun buku ini mampu disimak oleh pembaca bahwa dari Bab I hingga Bab VIII, mengalir suatu pembahasan yang satu dengan lainnya bagaikan mozaik pemikiran tentang Budaya Politik menuju pembentuk politik berbudaya, bahkan setidaknya terungkap pula politik kebudayaan tumbuh menafasi perkembangan demokratisasi yang awalnya diharapkan sesuai nilai nilai dasar Pancasila, namun melalui sistem pemilihan langsung dari kepala desa hingga presiden dan dari DPRD II hingga DPR RI dan DPD RI, maka demokrasi liberal makin berbudaya seiring dengan suburnya politik transaksional pada Pemilu dan Pilkada 2024. Oleh karena itu, Tim Penyusun akan berusaha meninjau dari aspek filosofis, sosiologis dan empiris pada setiap bab. Maka, Untuk menyelami lebih mudah isi materi muatan buku, maka Tim Penyusun mengantar pembaca mengintip inti sari tiap bab, sebagaimana berikut ini:
BAB II DINAMIKA POLITIK NUSANTARA
Pergulatan pemikiran para tokoh bangsa – pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didalami, direnungkan dikaji antara dapat dan lain melalui Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekiaan Indonesia (BPUPKI – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 28 Mei – 22 Agustus 1945, terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1998. Tim penyusun buku ini, memang agak kerja keras untuk menyusun suatu rangkaian penulisan, sebab dari masa revolusi yang mengantarkan ke gerbang emas kemerdekaan melalui Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, hingga disahkannya untuk pertama kali UUD negara pada tanggal 18 Agustus 1945, menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Budaya baru lahir dari ‘rahim’ budaya dengan sistim pemerintahan kerajaan-kerajaan yang tentu saja kental dengan kepemimpinan berbasis dinasti, menuju sebuah tatanan kehidupan sosial ekonomi, budaya dan politik yang memang butuh waktu untuk membentuk suatu budaya politik yang stabil, sejak disahkan UUD 1945, tanggal 18 Agustus 1945, sebab butuh waktu 10 tahun baru dapat diselenggarakan Pemilihan Umum, yakni tahun 1955. Sejarawan Idwar Anwar, berupaya menggeledah literatur tentang dinamika kehidupan politik sebelum kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Kami menyebutnya bab ini : Dinamika Politik Nusantara.
Sejarah mencatat peristiwa dari waktu ke waktu. Kehidupan politik suatu negara, bagaikan siklus kehidupan yang tumbuh berkembang sesuai lingkungan sosial yang setidaknya dipengaruhi oleh dua hal pokok, yakni pendidikan dan kesejahtraan masyarakat. Namun menariknya, sebab Pemilu 1955, disebut suatu proses paling demokratis, sebab pesertanya bukan hanya partai politik, namun juga ada perorangan. Mungkin jika dibandingkan dengan era reformasi, ada kemiripan, karena ada juga pemilihan peorangan yakni Anggota DPD RI dan pastinya, pemilihan legislatif yang merupakan reprsentasi partai partai politik. Bahkan pemilihan Presiden – Wakil Presiden, Kepala Daerah, hingga Kepala Desa, dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk membuktikan kedaulatan ada di tangan rakyat.
Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024, tentu menjadi peristiwa yang dicatat oleh sejarawan sebagai suatu tahapan proses demokratisasi yang dinilai liberal, transaksional, tidak berbudaya, mengesampingkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanahkan dalam Ketetapan MPR No.6 Tahun 2001 yang sampai tahun 2024 tidak pernah dijabarkan dalam undang-undang yang seharusnya mampu menjadi arah perubahan social sekaligus dapat menjadi perisai bagi elit-elit politik baru yang makin menguatkan posisi klannya dalam berbagai dimensi politik praktis di nusantara – NKRI.
.....
Pembahasan buku ini memang akan terasa luas cakupannya, sebab sekaligus akan sampai pada kondisi Pemilu, Pilpres dan Pilkada tahun 2024 ( Persiapannya sebab buku ini terbit Mei, 2024), yang dinilai sangat kental dengan demokrasi liberal yang diperankan oleh Klan Elit Politik Baru. Tim penyusun sepakat bahwa, sesungguhnya setelah disahkannya UUD 1945 sebagai konstitusi strategis negara, maka sistem kerajaan berakhir seiring dengan habisnya peran kepemimpinan politik dinasti. Bahwa, tidak bisa dipungkiri adanya elit politik yang masih terus menerus bertekad mempertahkan sistim kepemimpinan dinasti yang oleh Tim penyusun menyebutnya sistem klan.
Semoga saja, kami sebagai penyusun buku ini mampu disimak oleh pembaca bahwa dari Bab I hingga Bab VIII, mengalir suatu pembahasan yang satu dengan lainnya bagaikan mozaik pemikiran tentang Budaya Politik menuju pembentuk politik berbudaya, bahkan setidaknya terungkap pula politik kebudayaan tumbuh menafasi perkembangan demokratisasi yang awalnya diharapkan sesuai nilai nilai dasar Pancasila, namun melalui sistem pemilihan langsung dari kepala desa hingga presiden dan dari DPRD II hingga DPR RI dan DPD RI, maka demokrasi liberal makin berbudaya seiring dengan suburnya politik transaksional pada Pemilu dan Pilkada 2024. Oleh karena itu, Tim Penyusun akan berusaha meninjau dari aspek filosofis, sosiologis dan empiris pada setiap bab. Maka, Untuk menyelami lebih mudah isi materi muatan buku, maka Tim Penyusun mengantar pembaca mengintip inti sari tiap bab, sebagaimana berikut ini:
BAB II DINAMIKA POLITIK NUSANTARA
Pergulatan pemikiran para tokoh bangsa – pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didalami, direnungkan dikaji antara dapat dan lain melalui Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekiaan Indonesia (BPUPKI – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 28 Mei – 22 Agustus 1945, terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1998. Tim penyusun buku ini, memang agak kerja keras untuk menyusun suatu rangkaian penulisan, sebab dari masa revolusi yang mengantarkan ke gerbang emas kemerdekaan melalui Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, hingga disahkannya untuk pertama kali UUD negara pada tanggal 18 Agustus 1945, menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Budaya baru lahir dari ‘rahim’ budaya dengan sistim pemerintahan kerajaan-kerajaan yang tentu saja kental dengan kepemimpinan berbasis dinasti, menuju sebuah tatanan kehidupan sosial ekonomi, budaya dan politik yang memang butuh waktu untuk membentuk suatu budaya politik yang stabil, sejak disahkan UUD 1945, tanggal 18 Agustus 1945, sebab butuh waktu 10 tahun baru dapat diselenggarakan Pemilihan Umum, yakni tahun 1955. Sejarawan Idwar Anwar, berupaya menggeledah literatur tentang dinamika kehidupan politik sebelum kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Kami menyebutnya bab ini : Dinamika Politik Nusantara.
Sejarah mencatat peristiwa dari waktu ke waktu. Kehidupan politik suatu negara, bagaikan siklus kehidupan yang tumbuh berkembang sesuai lingkungan sosial yang setidaknya dipengaruhi oleh dua hal pokok, yakni pendidikan dan kesejahtraan masyarakat. Namun menariknya, sebab Pemilu 1955, disebut suatu proses paling demokratis, sebab pesertanya bukan hanya partai politik, namun juga ada perorangan. Mungkin jika dibandingkan dengan era reformasi, ada kemiripan, karena ada juga pemilihan peorangan yakni Anggota DPD RI dan pastinya, pemilihan legislatif yang merupakan reprsentasi partai partai politik. Bahkan pemilihan Presiden – Wakil Presiden, Kepala Daerah, hingga Kepala Desa, dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk membuktikan kedaulatan ada di tangan rakyat.
Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024, tentu menjadi peristiwa yang dicatat oleh sejarawan sebagai suatu tahapan proses demokratisasi yang dinilai liberal, transaksional, tidak berbudaya, mengesampingkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanahkan dalam Ketetapan MPR No.6 Tahun 2001 yang sampai tahun 2024 tidak pernah dijabarkan dalam undang-undang yang seharusnya mampu menjadi arah perubahan social sekaligus dapat menjadi perisai bagi elit-elit politik baru yang makin menguatkan posisi klannya dalam berbagai dimensi politik praktis di nusantara – NKRI.
.....
Diskusi